PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOTA AMBON

Profil

Dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang terbuka (Open Government), Negara meberikan hak kepada publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang¬undangan.

Keberadaan Undang-undang tentang Keberadaan Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan Hak setiap orang untuk memperoleh informasi, kewajiban Badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi, pengecualian bersifat ketat dan terbatas, kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Pemerintah Kota Ambon terhitung sejak tahun 2012 telah melaksanakan Open Government (Pemerintahan Terbuka), Kota Ambon memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pengguna informasi publik untuk dapat mengetahui informasi publik yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Ambon melalui PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Kota Ambon.

 

Dasar Hukum Dibentuknya PPID Kota Ambon:

·         UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

·         Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

·         Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

·         Keputusan Walikota Ambon Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu

·         Keputusan Walikota Ambon Nomor 227 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Ambon Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu

Tugas dan Wewenang


TUGAS DAN KEWENANGAN PPID KOTA AMBON


 


A.   TUGAS


PPID Kota Ambon mempunyai tugas sebagai berikut:


·   Pengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID pembantu


·   Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik


·   Melakukan verifikasi bahan informasi publik


·   Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan


·   Melakukan kemutakhiran informasi dan dokumentasi


·   Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.


 


B.   KEWENANGAN


PPID Kota Ambon mempunyai kewenangan sebagai berikut:


·   Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan


·   Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya


·   Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya


·   Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik


·   Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.


Struktur, Visi dan Misi


Standar Layanan

VISI

AMBON YANG HARMONIS, SEJAHTERA DAN RELIGIUS


MISI

  • Memperkuat dan mempererat harmonisasi sosial
  • Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
  • Memberdayakan ekonomi keluarga dan masyarakat menuju kemandirian yang kreatif berbasis sumberdaya alam yang tersedia
  • Meningkatkan nilai-nilai spiritualitas masyarakat.

Regulasi Keterbukaan Informasi Publik
Regulasi Keterbukaaan Informasi Publik:

·         UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

·         Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

·         Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik